Batu Bara, Garda Bhayangkara
Lokasi yang diduga tambang pasir ilegal di Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara belum pernah ditindak oleh petugas. Konon kabarnya tidak.ada yang “berani” menindak lokasi.
Lokasi tambang ini beraktifitas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sidaludalu yang diduga milik oknum anggota DPRD Batu Bara berinisal JS dan warga sipil bernama Tinus Sitinjak.
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rudi Rifani berjanji akan segera mengecek lokasi tersebut.
“Terima kasih informasinya, segera dicek,” kata Kombes Rudi Rifani, Sabtu (25/1/2025).
Hal senada disampaikan oleh Kapolres Batu Bara, melalui Kasat Reskrim AKP Enand H. Daulay juga berjanji melakukan penyelidikan terhadap lokasi tambang pasir ilegal itu.
“Terima kasih informasinya, kami akan melakukan penyelidikan terkait objek dimaksud,” kata AKP Enand.
Hasil pantauan dilapangan bahwa aktifitas tambang pasir tersebut tampak ramai dan truk pengangkut pasir hilir mudik keluar masuk dari sungai Sidaludalu. Tidak terlihat ada plank izin resmi yang terpampang dilokasi.
“Tampaknya tidak ada (izin tambang) karena yang mengeluarkan izin kan dari pemerintah provinsi (Pemprov),” kata narasumber, warga Desa Suka Raja, Kecamatan Air Putih pada Sabtu (25/1/2025).
Tambang pasir ilegal itu menjual material pasir ke PT. KMS diduga milik Indra bersama orang kepercayaan bernama Fendi. Juga diduga menjual material ke PT. Basic International Sumatera (BIS) yang terletak di Kabupaten Simalungun. Saat ini tangkahan tersebut bebas beroperasi merusak aliran sungai (DAS), olehnya mohon menangkap pelaku tambang tersebut.
“Kita berharap kepada pemerintah dan kepolisian untuk segera bertindak serta menertibkan kegiatan penambangan pasir itu. Kami khawatir pengerukan dasar sungai bisa berdampak ke lingkungan mengakibatkan bencana besar. Tolong aspirasi warga ini diperhatikan,” pungkasnya.
Diketahui, tambang pasir tersebut telah disampaikan kepada petugas untuk ditindak lanjuti hingga ditutup dan menangkap pelaku. Sebab, tugas itu kewajiban mutlak bagi Polri sebagai penanggung jawab memproses hukum segala kegiatan yang melanggar hukum atau melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan negara. (GB)
