Medan, Garda Bhayangkara
Korban dugaan pemalsuan surat keterangan hak ahli waris, Nelly Maridup Manullang yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor pada tanggal 13 Mei 2015 silam sambangi gedung Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut.
Hal itu dibenarkan oleh penasehat hukum korban, Ojahan Sinurat, S.H dan Bana Wibowo Sinurat, S.H saat ditemui Garda di Bid Propam Polda Sumut, Kamis (12/12/2024). Ia medampingi korban dan anaknya bernama Alex Barasa.
Dikatakan Ojahan, kedatangan pihaknya ke Bid Propam Polda Sumut awalnya untuk melaporkan oknum-oknum penyidik Polrestabes Medan yang diduga tidak profesional menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menangani perkara tersebut.
Akan tetapi laporan itu urung dilakukan karena sebelumnya pihak korban telah melayangkan surat pada tanggal 6 Desember 2024 lalu. Surat itu perihal tidak adanya tindak lanjut LP nomor LP/B/1412/V/2023/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 4 Mei 2023, pelapor Nelly Maridup Manullang.
“Dalam surat kami itu sebenarnya ada tembusan ke Bid Propam Polda Sumut, sehingga surat kami sudah sampai, dan tinggal disposisi untuk segera ditindaklanjuti. oleh pihak Propam menyampaikan kepada kami agar surat yang sama ditujukan langsung, bukan hanya tembusan kepada Propam,” kata Ojahan.
Ojahan juga menegaskan bahwa penyidik yang menangani perkara ini sangat tidak profesional, itulah sebabnya kliennya mendatangi Bid Propam lantaran LP mereka sudah cukup lama. “Sudah cukup lama LP ini, sudah 1,5 tahun tapi belum ada kejelasan. Bahkan tersangka sudah ditetapkan oleh penyidik tapi tidak ada penahanan,” ujarnya.
Lanjut Ojahan, tindak pidana yang dipersangkakan terhadap perkara ini adalah Pasal 263 junto Pasal 266 KUHP. Imbuhnya lagi, jika memperhatikan Pasal 263 maka ancaman hukumannya 6 tahun, dan Pasal 266 ancaman hukumannya 7 tahun lamanya.
Dikatakannya, jika merujuk Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP ada dua syarat menetapkan tersangka untuk bisa ditahan yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu ancaman pidana yang dipersangkakan diatas 5 tahun. Sedangkan syarat subjektif tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti.
“Dalam laporan klien kami ini tersangka ada 8 orang dan 2 orang sudah sempat ditahan akan tetapi harus dilepaskan karena masa penahanan telah habis. Sementara yang 6 orang tidak pernah dilakukan penahanan,” ujarnya.
Ojahan juga heran karena semestinya penyidik harus melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar perkara tersebut bisa P-21. Namun, kenyataanya penyidik tidak pernah melengkapi petunjuk jaksa dan kedua tersangka pun akhirnya bebas.
Hal itu dikatakan Ojahan Sinurat setelah pihaknya melakukan penelusuran, dimana masa penahanan terhadap 2 orang yang sudah sempat ditahan habis masa penahanan dan keduanya dilepaskan karena P-19.
“Ini menunjukkan tidak profesionalnya penyidik dalam menjalankan tugasnya dan jelas sangat merugikan klien kami,” ucapnya.
Sebelumnya, korban Nelly Maridup Manullang warga Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan telah melaporkan delapan (8) orang saudara kandung almarhum suaminya, Robert Sabar Barasa ke polisi.
Ke delapan orang tersebut adalah SB, TB, JWB, KB, RB, JJB, RB, dan NB. Mereka dilaporkan pada tanggal 4 Mei 2023, tepatnya satu setelah tahun silam. Laporannya nomor LP/B/1412/V/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.
Meskipun laporan itu sudah dibuat sejak satu setengah tahun silam, namun hingga saat ini belum ada titik terang atas perkaranya, bahkan terkesan ‘dipetieskan’ oleh oknum-oknum penyidik Polrestabes Medan.
Terpisah, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan saat dikonfirmasi lewat WhatsApp nomor +62 877-7033-xxxx sama sekali belum sudi merespons pertanyaan wartawan, sehingga pejabat Polri dengan pangkat tiga melati di pundaknya ini seolah-olah ‘tak peduli’ dengan kasus yang telah viral di sosial media tersebut.
