Pekanbaru, Garda Bhayangkara
Mastiur Silitonga, seorang guru berusia 48 tahun, mengajukan permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Ketua Kompolnas Republik Indonesia. Alasannya karena dirinya sebagai Pelapor atas Laporan Polisi yang belum mendapatkan kepastian hukum meskipun sudah dilakukan beberapa kali pelaporan.
Mastiur menyayangkan lambatnya proses hukum terhadap laporan-laporan polisinya. Menurutnya, hal ini membuat pelaku kejahatan kembali melakukan tindakan yang sama karena diduga adanya pembiaran dari aparat penegak hukum.
Tidak hanya itu, Mastiur juga merasa bahwa terlapor atas nama Iwan SS dan lainnya mendapat perlindungan dari pihak tertentu, sehingga dirinya sulit untuk mendapatkan keadilan. Hal ini membuat Mastiur akhirnya memutuskan untuk menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Bapak Ketua Kompolnas Republik Indonesia.
Dalam suratnya, Mastiur meminta agar Kompolnas RI dapat menerima dan menindaklanjuti laporan yang telah diajukan, sehingga dirinya dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.
Mastiur menjelaskan pada tanggal 4 Juli 2022, dirinya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Pelalawan yang berisi Rencana Tindak Lanjut Penyidikan terhadap saksi ISS.
Pada tanggal 21 Maret 2023, Mastiur kembali menerima SP2HP dari Polres Pelalawan yang berisi Rencana Tindak Lanjut Penyidikan dengan mengambil keterangan dari saksi-saksi terkait kasusnya.
Namun, pada tanggal 27 September 2023, Mastiur menerima SP2HP dari Polres Pelalawan yang berisi Rencana Tindak Lanjut Penyidik untuk memeriksa saksi lainnya serta terlapor UG,namun hingga saat ini terlapor UG belum dipanggil lagi oleh penyidik.
Pada tanggal 27 September 2023, Mastiur menerima SP2HP dari Polres Pelalawan yang berisi Rencana Tindak Lanjut Penyidik untuk mengundang kembali pihak terlapor JG, ISS, dan MS. Namun, hingga saat ini, proses hukum terhadap laporan-laporan polisi Mastiur masih belum ada perkembangan.
Mastiur merasa para penyidik sangat lambat dalam menangani laporan-laporan yang diajukannya. Hal ini membuat dirinya semakin frustasi dan kecewa karena pelaku kejahatan masih bebas berkeliaran dan dapat melakukan tindakan yang sama tanpa takut akan hukuman.
Melalui surat permohonannya kepada Ketua Kompolnas RI, Mastiur berharap agar pihak berwenang dapat segera menindaklanjuti laporan-laporan yang telah diajukan serta memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Keadilan harus ditegakkan untuk semua orang, tanpa pandang bulu dalam hal ini.
Mastiur berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan segera menyelesaikannya. Sebagai warga negara yang taat hukum, Mastiur juga mengingatkan kepada pihak berwenang untuk tidak membiarkan pelaku kejahatan yang telah merugikan dirinya dan masyarakat lainnya.
Dengan surat permohonan tersebut, Mastiur berharap dapat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang telah ia tunggu-tunggu. Dalam situasi yang sulit seperti ini, Mastiur tidak akan menyerah dan tetap berjuang untuk memperoleh hak-haknya yang diduga telah diabaikan oleh pihak berwenang.
Mastiur menambahkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 saat memberi keterangan di Propam Polda Riau ditanyakan apa yang mau ditambahkan dalam keterangannya, lalu ia menyampaikan bahwa dua buah sepeda motornya yang dirampas oleh Iwan SS yang dilaporkan oleh karyawannya, dimana terhadap perkara tersebut kapolres sudah pernah berjanji akan menindak lanjuti perkara tersebut, namun hingga saat ini pihak kejaksaan belum menerima SPDP baru dari pihak kepolisian. Mastiur menduga tidak dikirimnya SPDP baru kepada kejaksaan ada hal yang disengaja oleh pihak Kepolisian. (tim)
